Tata Kelola UMKM di Indonesia: Memperkuat Kelembagaan dan Mengoptimalkan Pelibatan Anak Muda dalam Ekosistem Kewirausahaan Nasional
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan sekitar 97% tenaga kerja nasional (BPS, 2024; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Namun demikian, struktur UMKM Indonesia masih sangat timpang: sekitar 97–99% dari total unit usaha berskala mikro, dengan tingkat produktivitas, formalitas, dan akses pembiayaan yang rendah. Di sisi lain, Indonesia tengah berada pada puncak bonus demografi—generasi muda (Gen Z dan Milenial) mencakup lebih dari 50% populasi—namun tingkat pengangguran terbuka usia 15–24 tahun mencapai 16,89% pada Agustus 2025, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,85% (BPS, 2025).
Policy brief ini menganalisis kondisi empiris tata kelola UMKM Indonesia—mencakup kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan—serta mengidentifikasi peluang dan hambatan pelibatan anak muda sebagai pelaku usaha maupun agen transformasi digital UMKM. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan langkah kelembagaan signifikan, seperti pembentukan Kementerian UMKM tersendiri pada Oktober 2024 (Peraturan Presiden No. 196/2024) dan penerbitan POJK No. 19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, tingkat partisipasi anak muda dalam kewirausahaan formal masih rendah—hanya sekitar 6,1 juta orang usia 20–29 tahun (kurang dari 11%) yang tercatat sebagai wirausahawan (BPS, dikutip dalam Jawa Pos, 2024). Sementara itu, minat berwirausaha di kalangan Gen Z dan Milenial justru tinggi—masing-masing 64% dan 76%—namun terkendala oleh keterbatasan modal, rendahnya toleransi terhadap risiko kegagalan (Indonesia berada di peringkat ke-40 dari 43 negara pada indikator fear of failure menurut Global Entrepreneurship Monitor), dan kesenjangan literasi digital serta keuangan.
