Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan tata kelola ruang publik melalui inovasi model jaringan pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kawasan wisata alam terbuka yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama penelitian ini adalah menjawab tantangan koordinasi lintas wilayah yang kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, regulasi, serta fragmentasi kewenangan antar pemerintah daerah. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kawasan wisata Tumpak Sewu yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, di mana perbedaan kebijakan dan ego sektoral telah memicu konflik pengelolaan serta berdampak pada kualitas layanan wisata dan optimalisasi potensi ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan governance networks untuk menganalisis hubungan antar aktor dan merumuskan model kolaborasi lintas daerah yang lebih efektif. Selain itu, konsep rekonstruksi kebijakan digunakan untuk mengkaji ulang kerangka regulasi yang ada, guna menciptakan harmonisasi kebijakan yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak secara seimbang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah (KAD) dalam pengelolaan DAS Sungai Glidih sebagai bagian dari sistem ekowisata terpadu, termasuk kawasan wisata Tumpak Sewu.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika konflik, peluang kolaborasi, serta tantangan implementasi kebijakan lintas wilayah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model kebijakan yang harmonis dan aplikatif dalam pengelolaan ruang publik berbasis DAS, serta memperkuat kolaborasi lintas daerah yang efektif. Selain memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan studi tata kelola wilayah, penelitian ini juga diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan wisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal serta pemerintah daerah.